PANGKALPINANG,BABEL,SKTNEWS.COM Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Edi Nasapta, menyoroti kondisi Jembatan Emas yang hingga kini tidak berfungsi optimal.
Ia menegaskan pemerintah daerah tidak boleh membiarkan infrastruktur strategis tersebut “mati suri” terlalu lama karena kendala utama operasional jembatan selama ini adalah tingginya biaya perawatan sistem buka-tutup (bascule).
“Secara jujur kita harus mengakui kemampuan anggaran daerah terbatas. Kalau hanya untuk mengoperasikan mekanisme buka-tutup dengan biaya besar, tentu jadi beban tersendiri. Dalam konteks efisiensi, alasan itu bisa dipahami,” ujar Edi.
Meski memahami keterbatasan dana, Edi menilai hal itu bukan alasan untuk membiarkan jembatan kehilangan fungsinya. Ia mendorong Pemprov Babel di bawah kepemimpinan Pj Gubernur Hidayat Arsani segera duduk bersama Dinas PUPR dan Kementerian PU untuk mengevaluasi desain teknis jembatan.
Ia menyarankan agar ada kajian mendalam untuk mengubah konstruksi jembatan agar tidak lagi bergantung pada sistem buka-tutup yang mahal.
“Yang harus segera dilakukan adalah evaluasi desain teknis. Apakah sistem buka-tutup masih relevan, atau justru perlu diubah dengan desain berbeda? Misalnya dengan elevasi yang lebih tinggi atau desain melengkung sehingga tidak perlu mekanisme buka-tutup lagi,” tuturnya.
Edi mendorong Pemprov Babel lebih proaktif melobi pemerintah pusat. Ia melihat adanya peluang pendanaan melalui skema Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah untuk menuntaskan persoalan Jembatan Emas tanpa harus menguras APBD provinsi.
“Ini bukan menyerahkan tanggung jawab ke pusat, tapi memanfaatkan peluang pendanaan nasional untuk infrastruktur strategis daerah. Yang penting jembatan ini kembali berfungsi,” tegas Edi. Minggu (15/3/26)
Ia juga memastikan bahwa penggunaan dana APBN nantinya tidak akan mengubah status kepemilikan aset. Jembatan Emas akan tetap menjadi aset milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Lebih lanjut, Edi mengingatkan bahwa Jembatan Emas adalah urat nadi pengembangan kawasan timur Pulau Bangka. Di kawasan tersebut, terdapat fasilitas vital seperti RSUP Dr. (H.C.) Ir. Soekarno.
Tanpa konektivitas yang mumpuni, potensi ekonomi di wilayah tersebut sulit berkembang secara optimal.
“Ini bukan sekadar soal jembatan, tapi soal pertumbuhan ekonomi kawasan. Kalau jembatan ini berfungsi, aktivitas ekonomi di lintas timur akan bergerak,” tambahnya.
DPRD Babel berkomitmen akan terus mengawal kebijakan ini dari sisi pengawasan. Ia berharap tahun ini sudah ada langkah konkret, minimal dalam penetapan desain teknis dan skema pembiayaan.
“Jangan tunda terlalu lama. Semakin lama jembatan tidak berfungsi, semakin besar potensi ekonomi yang hilang bagi masyarakat Bangka Belitung,”Tutupnya.(Tim)
