BABEL,PANGKALPINANG,SKTNEWS.COM Di tengah kekhawatiran melonjaknya harga bahan pokok, secercah harapan muncul dari ruang rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (27/4/26). Para sopir truk yang selama ini terseok akibat sulitnya mengakses BBM subsidi akhirnya mendapat angin segar.
Audiensi yang mempertemukan DPRD Babel dengan Perkumpulan Sopir Truk Tronton dan Trailer menjadi titik balik persoalan yang sempat menghambat distribusi logistik di daerah.
Keluhan para sopir bukan tanpa alasan barcode kendaraan mereka mendadak tidak aktif, membuat mereka tak lagi bisa mengisi Bio Solar subsidi, meski mengangkut sembako dan kebutuhan vital masyarakat.
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, menyoroti dampak besar dari persoalan administratif tersebut. Ia menegaskan bahwa jika kondisi ini dibiarkan, efeknya akan langsung dirasakan masyarakat luas.
“Kalau mereka menggunakan BBM non-subsidi, otomatis biaya angkut naik dan berdampak pada harga sembako di masyarakat,” ujarnya usai audiensi.
Masalah ini bukan perkara kecil. Kendaraan roda enam ke atas yang seharusnya menjadi tulang punggung distribusi logistik justru tersendat karena kendala barcode.
Padahal, mereka mengangkut kebutuhan pokok ke berbagai wilayah, dari Bangka Selatan hingga Belinyu.
Melalui forum tersebut, DPRD Babel bersama pihak terkait, termasuk Pertamina, akhirnya menyepakati solusi konkret.
Barcode kendaraan yang sebelumnya tidak aktif akan dihidupkan kembali secara bertahap, dengan proses yang diklaim cepat dan efisien.
“Komitmennya, satu kendaraan bisa diselesaikan dalam waktu sekitar 20 menit. Setelah satu selesai, langsung dilanjutkan ke kendaraan berikutnya,” kata Didit.
Tak hanya itu, DPRD juga mendorong adanya penyesuaian kuota BBM subsidi. Selama ini, para sopir hanya mendapatkan sekitar 60 liter, jumlah yang dinilai belum mencukupi untuk menjangkau rute distribusi antardaerah.
“Atas kondisi itu, kami minta ada toleransi penambahan kuota, khusus untuk kendaraan pengangkut sembako yang menyangkut kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok. Sebab, setiap kenaikan biaya distribusi hampir pasti akan berujung pada kenaikan harga di tingkat konsumen.
Audiensi yang juga dihadiri Dinas Perhubungan, Dinas ESDM, serta instansi terkait lainnya itu pun menghasilkan kesepakatan yang melegakan.
Seluruh persoalan dinyatakan selesai, dan kendaraan yang memenuhi syarat kini dapat kembali mengaktifkan barcode mereka.
“Alhamdulillah semuanya sudah clear. Barcode bisa diaktifkan kembali, dan distribusi logistik diharapkan kembali lancar,” tutup Didit.
Di balik kebijakan ini, ada satu hal yang dijaga: agar dapur masyarakat tetap mengepul tanpa harus terbebani lonjakan harga.(Tim)
