BABEL,PANGKALPINANG,SKTNEWS.COM Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus memperkuat fungsi legislasi melalui penyusunan regulasi yang selaras dengan kebutuhan pembangunan dan kepentingan masyarakat.
Hal tersebut ditunjukkan melalui rapat paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang digelar di Ruang Paripurna DPRD Babel, Jumat (30/10/26).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Babel, Edi Nasapta, sekaligus membuka jalannya rapat paripurna.
Dalam rapat tersebut, DPRD Babel menyampaikan sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang menjadi bagian dari agenda pembentukan regulasi daerah.
Ranperda yang disampaikan meliputi Ranperda inisiatif DPRD tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, serta Ranperda inisiatif DPRD tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.
Selain itu, turut disampaikan Ranperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang merupakan usulan eksekutif.
Wakil Ketua DPRD Babel, Edi Nasapta, menyampaikan bahwa pembentukan Perda merupakan bagian penting dari pelaksanaan fungsi legislasi DPRD. Karena itu, setiap regulasi yang disusun perlu memperhatikan kebutuhan masyarakat serta perkembangan kondisi daerah.
“Pembentukan Perda harus melalui proses yang terukur dan memperhatikan kepentingan masyarakat. Kita ingin regulasi yang dihasilkan memiliki landasan hukum yang kuat dan dapat memberikan manfaat bagi pembangunan daerah,” ujar Edi.
Menurutnya, sektor kelautan dan perikanan, ketenagakerjaan, serta lingkungan hidup merupakan bidang yang memiliki keterkaitan erat dengan pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Sebagai provinsi kepulauan, pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat.
Begitu pula sektor ketenagakerjaan yang membutuhkan regulasi yang mampu mengikuti dinamika dunia kerja, sekaligus memberikan kepastian dan perlindungan bagi tenaga kerja maupun dunia usaha.
Sementara itu, penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi bagian dari upaya memperkuat arah pembangunan yang berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
Dalam rapat paripurna tersebut, DPRD Babel juga melaksanakan pengambilan keputusan terhadap penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2027.
Propemperda tersebut sebelumnya telah dibahas dan disepakati bersama oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Babel dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Penetapan Propemperda menjadi bagian penting dalam memastikan pembentukan Perda memiliki perencanaan yang jelas, terarah, dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.
Seluruh tahapan pembahasan Ranperda selanjutnya akan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta tata tertib DPRD, dengan tetap membuka ruang untuk masukan dan penyempurnaan materi.
Melalui pelaksanaan fungsi legislasi tersebut, DPRD Babel berkomitmen menghadirkan regulasi daerah yang responsif, implementatif, dan mampu mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara berkelanjutan. (Tim)
