PANGKALPINANG,BABEL,SKTNEWS.COM DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar Rapat Dengar Pendapat terkait Dinamika Harga TBS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Bertempat di Ruang Banmus DPRD, Senin (20/04/26)
Rapat ini dipimpin langsung Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, Wakil Ketua I DPRD Babel, Eddy Iskandar dan Anggota Komisi II DPRD Babel, Himmah Olvia.
Hadir juga kepala OPD terkait seperti Dinas Pertanian dan Perkebunan Babel dan sejumlah instansi terkait, perwakilan perusahaan kelapa sawit, asosiasi perkebunan kelapa sawit dan perwakilan petani kelapa sawit se Babel.
Melalui rapat ini, Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya berharap semua perusahaan sawit di Bangka Belitung yang punya kebun atau tidak punya kebun dapat saling memberikan solusi terbaik.
Menurut Didit, hal ini penting karena persoalan ini tidak bisa hanya diserahkan ke provinsi, karena dikhawatirkan pengawasannya tidak maksimal.
Selanjutnya DPRD Provinsi Bangka Belitung berharap juga akan mengundang Dinas PTSP, Dinas Perkebunan, Dinas Perindustrian dan instansi terkait lainnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025.
“Saya yakin kita pemerintah juga punya power, maka dari itu ke depan jika masih ada perusahaan – perusahaan sawit yang tidak mematuhi aturan atau membeli di bawah daripada harga yang tidak layak, maka perlu dievaluasi izinnya,” tegas Didit.
Ia menegaskan lagi bahwa melalui momentumnya rapat dengar pendapat ini dapat melahirkan bargaining power (daya tawar) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya para petani sawit.
Sekaligus nanti DPRD Babel juga akan minta saran pendapat kepada Aparat Penegak Hukum ( APH) seperti Kajati, Kepolisian sebab harga ini memang ditetapkan oleh pemerintah daerah, perusahaan dan kawan – kawan petani sawit.(S)
