BABEL,PANGKALPINANG,SKTNEWS.COM Kasus PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akhir-akhir ini meningkat. Data terbaru yang diungkap dalam rapat koordinasi di Ruang Banmus DPRD Babel menunjukkan lonjakan kasus yang berada pada titik yang sangat mengkhawatirkan.
Ketua Komisi IV DPRD Babel, Heryawandi, mengaku terkejut atas tren yang terus melonjak secara kualitas dan kuantitas ini. Ia menegaskan, pola kekerasan kini sudah merambah hingga ke arah eksploitasi.
“Peningkatan kualitas dan kuantitas inilah yang mengagetkan kita. Ditahun 2026 yang baru di triwulan pertama, ternyata sudah mencapai 30 lebih persen dari tahun sebelumnya,” ungkapnya di Ruang Banmus DPRD Babel, Rabu siang (22/4/26).
Bayangkan, hanya dalam kurun waktu tiga bulan pertama di tahun 2026, jumlah laporan kekerasan sudah menembus angka 30 persen dibandingkan total kasus sepanjang tahun lalu. Padahal, di tahun 2025 saja kasus tersebut sudah melampaui angka 300.
Heryawandi menilai, cara-cara lama namun, di tengah urgensi tersebut, ia menyebut bahwa Babel justru menghadapi kendala klasik yajni keterbatasan anggaran.alam menangani kasus seperti ini tak lagi mempan. Ia mendesak adanya koordinasi secara maraton guna merombak kebijakan, mulai dari kurikulum sekolah berbasis kearifan lokal hingga pengawasan di lapangan.
Di tengah urgensi tersebut, ia menyebut bahwa Babel justru menghadapi kendala klasik yajni keterbatasan anggaran.
Salah satu upaya pihaknya yakni Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) agar dihidupkan kembali yang dinilainya belum berfungsi maksimal.
“KPAD ini harus segera diaktifkan kembali. Memang ini membutuhkan anggaran, tapi kita harus dorong. Dengan keterbatasan yang ada, mari kita jalani dengan maksimal karena target kita adalah menekan angka kasus agar tidak terus meningkat,” imbuhnya.
Tak hanya itu, Heryawandi juga menyampaikan perlunya pemberlakuan kembali jam malam bagi pelajar yang harus dikawal ketat, bukan hanya oleh pihak kepolisian, tapi juga Satpol-PP serta pihak terkait lainnya.
Semua pihak terkait mesti berjibaku. Ini bukan hanya peran teman-teman kepolisian, kita punya Satpol-PP yang juga punya wewenang. Ini jadi tanggung jawab bersama karena ini menyangkut masa depan anak-anak kita,” tegasnya.(Skt)
