Menu

Mode Gelap
DPRD Babel Turun Langsung ke Lokasi dan Buka Jalan Akses Masyarakat Beraktivitas Audiensi Forum Peduli Masyarakat Nangka dengan DPRD Babel digelar di Ruang Banmus  Wakil Wali Kota Pangkalpinang Dessy Ayutrisna Melepaskan 72 Siswa Lulus SD Negeri 23 Pangkalpinang Pemkot Pangkalpinang Mengadakan Rapat Fasilitasi Perizinan PIRT Bagi Pelaku UMKM  Mewakili Walikota Pangakalpinang Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ikut Senam di Acara Car Free Day Pemkot Pangkalpinang Optimalkan Berbagai Sektor Potensial untuk Tambah PAD

Collection

Keluhan Masyarakat Basel Ketidakjelasan Skema Plasma. H Dodi Kusdian Angkat Bicara

badge-check


Keluhan Masyarakat Basel Ketidakjelasan Skema Plasma. H Dodi Kusdian Angkat Bicara Perbesar

BABEL.TOBOALI.SKTNEWS.COM – Rapat Koordinasi Pertemuan Anggota Dewan DPRD Babel yang di pimpin ketua Pansus I H. Dody Kusdian di Ruang Rapat Gunung Namak, Sekretariat Daerah (Sekda) Basel membahas intensif pengelolaan plasma dan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan perkebunan kelapa sawit di wilayah Basel. Kamis (12/2/26).

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut atas surat dari Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel).

Bersama jajaran anggota DPRD lain dan Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Firmansyah, menjelaskan bahwa forum ini menjadi wadah penyamaan persepsi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha.

“Kami berharap informasi dari perusahaan dan OPD terkait dapat menjadi bahan krusial dalam penyusunan Raperda Plasma dan CSR di tingkat provinsi,” ujar Firmansyah saat membuka kegiatan.

Sementara Ketua Pansus I DPRD Babel, Dody Kusdian, mengungkapkan bahwa pembentukan pansus ini dipicu oleh banyaknya keluhan masyarakat terkait ketidakjelasan skema plasma, terutama di Kabupaten Bangka Selatan.

Ia menekankan pentingnya sinkronisasi data untuk mencapai solusi komprehensif.

“Kejelasan data mulai dari Izin Usaha Perkebunan (IUP), Hak Guna Usaha (HGU), luas tanam, hingga realisasi plasma dan CSR sangat penting. Ini memastikan masyarakat terdampak benar-benar menerima manfaat,” tegas Dody.

Ia juga menambahkan bahwa proses pendataan harus berbasis musyawarah desa guna menghindari konflik yang berlarut-larut.

Melalui sinergi antara pemerintah, legislatif, dan sektor swasta, diharapkan pelaksanaan program plasma dan CSR dapat lebih optimal dalam mendukung pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat. (Ky)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

DPRD Babel Turun Langsung ke Lokasi dan Buka Jalan Akses Masyarakat Beraktivitas

12 Juni 2026 - 16:47 WIB

Audiensi Forum Peduli Masyarakat Nangka dengan DPRD Babel digelar di Ruang Banmus 

11 Juni 2026 - 15:26 WIB

Wakil Wali Kota Pangkalpinang Dessy Ayutrisna Melepaskan 72 Siswa Lulus SD Negeri 23 Pangkalpinang

11 Juni 2026 - 10:56 WIB

Pemkot Pangkalpinang Mengadakan Rapat Fasilitasi Perizinan PIRT Bagi Pelaku UMKM 

9 Juni 2026 - 10:27 WIB

Mewakili Walikota Pangakalpinang Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ikut Senam di Acara Car Free Day

8 Juni 2026 - 06:20 WIB

Trending di Headline