BABEL,PANGKALPINANG,SKTNEWS.COMDPRD Babel mendesak Penjabat Gubernur Bangka Belitung untuk segera melayangkan surat resmi kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia. Langkah ini diambil guna menyelesaikan polemik penghentian sementara penyaluran bantuan sosial yang memicu keresahan di tingkat desa dan kelurahan.
Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya,SH menegaskan bahwa kepastian informasi dari pemerintah pusat sangat dinantikan oleh jajaran pemerintah desa dan lurah yang berhadapan langsung dengan masyarakat penerima manfaat.
Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengusulan Kriteria Kemiskinan Berdasarkan Kearifan Lokal untuk Pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) di Ruang Paripurna DPRD Babel, Didit membeberkan beberapa poin krusial hasil koordinasi bersama BPS dan instansi teknis.
Sementara Kepala desa dan lurah ke depan akan dilibatkan secara penuh dalam proses validasi data melalui Musyawarah Desa (Musdes), dengan dukungan dana operasional dari APBD Provinsi dan dana pendamping dari Kabupaten/Kota.
Badan Pusat Statistik (BPS) berkomitmen melakukan pendampingan teknis kepada Dinas Sosial dan dinas terkait untuk menjamin keakuratan data di lapangan.
DPRD Babel menyepakati penambahan variabel lokal tanpa mengubah variabel standar nasional yang ada, untuk kemudian diusulkan secara resmi kepada Bappenas dan pemerintah pusat
Didit Srigusjaya menyampaikan bahwa selama ini para kepala desa dan lurah kerap menjadi pihak yang disalahkan warga ketika bantuan tidak cair, padahal pelaksanaan pendataan awal dilakukan oleh pihak luar.
“Keresahan kades dan lurah ini harus segera kita beri kepastian. Jangan sampai masalah data dan penghentian bantuan ini terus menjadi polemik berlarut-larut di tingkat desa. Karena itulah DPRD menginisiasi rakor ini agar ada solusi konkret dari tingkat daerah hingga pusat,” tegas Didit. Senin (12/10/26)
Ia menambahkan, perwakilan kementerian/lembaga pusat yang hadir menyambut positif inisiatif DPRD Babel dan berkomitmen menindaklanjuti hasil rekomendasi rakor tersebut ke tingkat pusat. Sinergi ini diharapkan dapat memastikan seluruh bantuan sosial di Bangka Belitung.(S)
