BABEL,PANGKALPINANG,SKTNEWS.COM DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 serta penyampaian Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2027.
Rapat paripurna berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Senin (31/8/26) mulai pukul 09.00 WIB. Rapat pimpinan DPRD Babel, Edi Nasapta, S.M.
Dalam sambutannya, Edi Nasapta menyampaikan bahwa rapat paripurna tersebut memiliki dua agenda utama, yakni penyampaian Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2026 dan penyampaian Raperda tentang APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2027.
Edi mengatakan, berdasarkan laporan Sekretaris DPRD, sebanyak 27 dari total anggota DPRD telah hadir dan menandatangani daftar hadir. Dengan jumlah tersebut, rapat dinyatakan telah memenuhi kuorum dan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan tata tertib DPRD.
“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saya nyatakan terbuka untuk umum,” ujar Edi saat membuka rapat.
Rapat tersebut turut dihadiri Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani, pimpinan dan anggota DPRD Babel, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan sejumlah perwakilan instansi vertikal.
Dalam penyampaiannya, Edi menjelaskan bahwa agenda paripurna dilaksanakan setelah sebelumnya Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 dan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 disepakati dan ditandatangani bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.
Kesepakatan tersebut menjadi salah satu tahapan dalam proses penyusunan perubahan APBD 2026 dan APBD 2027.
“Pada hari ini Pemerintah Provinsi ku Kepulauan Bangka Belitung menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2026 yang dipandang perlu sebagai penyesuaian terhadap perkembangan situasi dan kondisi dalam pelaksanaan anggaran pemerintah daerah,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah provinsi juga menyampaikan Raperda tentang APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2027 untuk selanjutnya dibahas bersama DPRD sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Setelah membuka rapat, pimpinan paripurna kemudian mempersilakan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung untuk menyampaikan penjelasan sekaligus menyerahkan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2027 kepada DPRD.
Penyusunan kedua Raperda tersebut mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah serta tata cara penyusunan program pembentukan peraturan daerah.
Rapat paripurna selanjutnya memasuki agenda penyampaian penjelasan pemerintah daerah mengenai Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. (Tim)
