BABEL,PANGKALPINANG,SKTNEWS – Pemkot Pangkalpinang menyambut positif kebijakan pengalihan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi tanggungan pemerintah pusat. Kebijakan ini dinilai dapat mengurangi beban APBD sekaligus membuka ruang fiskal untuk pembangunan Kota Pangkalpinang pada 2027.
Wali Kota Pangkalpinang Prof Saparudin mengatakan, ruang fiskal Pemkot Pangkalpinang selama 2026 sangat terbatas. Dengan berkurangnya beban pembayaran gaji PPPK dari APBD, pemerintah daerah berharap dapat mengalokasikan anggaran lebih besar untuk sejumlah program prioritas.
“Gajinya akan dialihkan ke pemerintah pusat. Tentu kami sangat senang sekali, artinya kita memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk membiayai pembangunan di Kota Pangkalpinang”, kata Prof. Udin. Kamis (17/9/26).
Menurutnya, tambahan ruang fiskal tersebut akan diarahkan untuk menangani sejumlah persoalan kota, terutama sektor persampahan dan pembenahan pasar. Pemerintah ingin pasar-pasar di Pangkalpinang berkembang menjadi pasar rakyat yang modern dan nyaman.
Pemerintah daerah ingin memberikan ruang lebih luas kepada pelaku usaha agar dapat berkembang dan meningkatkan aktivitas ekonomi.Selain pembangunan fisik, Pemkot Pangkalpinang juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui penguatan UMKM.
Pemkot Pangkalpinang juga menyiapkan program bantuan pendidikan yang rencananya disalurkan pada akhir September 2026. Bantuan tersebut akan diberikan dalam satu rangkaian kegiatan yang digelar di GOR.
“Rencana akhir bulan, Insyaallah kita salurkan semuanya. Nanti sekalian pembagian seragam, buku, kemudian juga ada beasiswa untuk anak-anak”, ujar Prof. Udin
Program tersebut menjadi bagian dari perhatian Pemkot Pangkalpinang terhadap kebutuhan pelajar sekaligus peningkatan kualitas sumber daya manusia. Bantuan pendidikan yang disiapkan mencakup seragam sekolah, buku tulis, perlengkapan sekolah hingga beasiswa.
Di sisi lain pemerintah juga akan menyiapkan generasi muda agar memiliki keterampilan dan siap memasuki dunia kerja. Dengan ruang fiskal yang lebih luas pada 2027, Pemkot Pangkalpinang berharap pembangunan, penguatan UMKM, pendidikan hingga upaya mengurangi pengangguran dapat berjalan lebih optimal. (S)
